Dinas Pertanian dan Komisi 2 DPRD NTB Monitoring Dampak Banjir di Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah
Bencana banjir yang melanda Desa Pelambik dan Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, baru-baru ini telah menimbulkan dampak serius terhadap sektor pertanian di wilayah tersebut. Banjir ini tidak hanya mengancam stabilitas produksi pangan lokal, tetapi juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi puluhan petani. Menyikapi situasi ini, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), bersama dengan Balai Perlindungan Tanaman pertanian (BPTP) NTB, Kepala UPT HPT dan Keswan dan Komisi 2 DPRD NTB, melakukan kunjungan langsung ke lokasi pada tanggal 12 Februari 2025. Tujuan kunjungan ini adalah untuk memantau dampak banjir secara langsung, mengumpulkan data, serta merumuskan langkah-langkah penanganan yang tepat guna memulihkan sektor pertanian yang terdampak.
Banjir yang terjadi di Kecamatan Praya Barat Daya disebabkan oleh luapan air dari Bendungan Pengga yang tidak mampu menampung volume air akibat intensitas curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Akibatnya, areal persawahan seluas 4 hektar terendam air, termasuk tanaman padi yang seharusnya siap panen dalam waktu dekat. Menurut laporan dari petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Kecamatan Praya Barat Daya, Didik, tanaman padi yang terendam air mengalami kerusakan parah dan tidak dapat diselamatkan. Hal ini mengakibatkan gagal panen dan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi para petani.
Selain kerusakan tanaman, banjir juga menyebabkan erosi tanah dan kerusakan infrastruktur pertanian, seperti saluran irigasi, irigasi perpompaan (IRPOM), dan jalan usaha tani. Kondisi ini semakin memperparah situasi dan membutuhkan penanganan serius dari berbagai pihak terkait. Pendataan awal menunjukkan bahwa areal yang terdampak seluas 2 hektar, dengan kondisi pertanaman yang sebagian besar memasuki masa generatif. Sayangnya, sebagian besar areal tersebut tidak dapat diselamatkan, sehingga petani harus menanggung kerugian yang cukup besar.
Menyadari urgensi penanganan dampak banjir, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, BPTP NTB, serta Komisi 2 DPRD NTB segera melakukan kunjungan ke lokasi bencana. Kunjungan ini dipimpin oleh Megawati selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPRD NTB, yang memiliki perhatian khusus terhadap isu pertanian. Dalam kunjungan tersebut, Megawati menyatakan keprihatinannya atas kondisi yang dialami oleh para petani dan menegaskan pentingnya langkah-langkah konkret untuk memulihkan sektor pertanian di Kecamatan Praya Barat Daya.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi yang dialami oleh para petani di Desa ini. Banjir ini tidak hanya mengancam ketahanan pangan, tetapi juga mengancam mata pencaharian warga. Kami akan bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan pihak terkait lainnya untuk segera mencari solusi terbaik,” ujar Megawati. Ia juga menekankan pentingnya mitigasi sejak dini untuk mengurangi dampak bencana di masa depan.
Selain itu, tim dari Dinas Pertanian yang didampingi oleh PLT Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan BPTP NTB, Irwan Hidayat, menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pendataan terhadap luas areal yang terdampak, jumlah petani yang mengalami kerugian, serta tingkat kerusakan tanaman. Data ini akan menjadi dasar untuk merumuskan langkah-langkah penanganan, termasuk usulan bantuan benih sesuai dengan instruksi Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.
Salah satu langkah awal yang direncanakan oleh pemerintah adalah memberikan bantuan benih padi unggul kepada petani yang terdampak. Bantuan ini diharapkan dapat membantu petani untuk segera memulai kembali proses penanaman setelah air surut.
Ibu Megawati juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam upaya mitigasi bencana. Ia mengajak para petani untuk lebih waspada terhadap perubahan cuaca dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait jika terjadi potensi bencana. “Kami berharap masyarakat dapat lebih waspada dan proaktif dalam menghadapi bencana. Jika ada kendala di lahan, segera hubungi petugas seperti POPT dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL),” ujar I Nyoman Darmilaswati, Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB.
Kejadian banjir di Kecamatan Praya Barat Daya ini menjadi pengingat akan pentingnya investasi dalam infrastruktur pertanian yang tangguh dan sistem pengelolaan air yang lebih baik. Infrastruktur yang baik tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga dapat mengurangi risiko kerusakan akibat bencana alam. Komisi 2 DPRD NTB mencatat bahwa investasi dalam infrastruktur pertanian dan sistem pengelolaan air harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan sektor pertanian di masa depan.
Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kapasitas petani dalam menghadapi bencana alam. Pelatihan dan sosialisasi tentang teknik-teknik pertanian yang tahan terhadap bencana, seperti sistem tanam padi yang tahan genangan, dapat membantu petani untuk mengurangi risiko kerugian akibat banjir. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem peringatan dini dan koordinasi antarinstansi untuk memastikan bahwa informasi tentang potensi bencana dapat disampaikan dengan cepat dan tepat kepada masyarakat.
Respon cepat dari Dinas Pertanian dan Komisi 2 DPRD NTB memberikan harapan baru bagi pemulihan sektor pertanian di Desa Pelambik dan Kabul. Dengan langkah-langkah konkret dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dampak banjir dapat segera diatasi dan sektor pertanian di wilayah tersebut dapat kembali pulih. Selain itu, upaya-upaya pencegahan dan mitigasi bencana yang dilakukan di masa depan diharapkan dapat mengurangi risiko kerugian akibat bencana alam.
Kejadian ini juga menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak tentang pentingnya kesiapsiagaan dan kerja sama dalam menghadapi bencana alam. Dengan investasi yang tepat dalam infrastruktur pertanian, sistem pengelolaan air, dan peningkatan kapasitas petani, diharapkan sektor pertanian di NTB dapat menjadi lebih tangguh dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Dengan demikian, ketahanan pangan dapat tetap terjaga, dan kesejahteraan petani dapat terus meningkat. Semoga langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan legislatif dapat membawa perubahan positif bagi para petani dan masyarakat di Kecamatan Praya Barat Daya. [SR]