GTT DALAM LUMURAN BIRAHI POLITIK SAAT PILKADA

Bisa dipastikan tahun 2018 ini merupakan perhelatan pesta demokrasi terbesar di Nusa Tenggara Barat. Bagaimana tidak, pemilu yang direncanakan secara serentak akan digelar, mulai dari pemilihan gubernur hingga bupati akan diselenggarakan secara serentak se Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB sudah memasang papan informasi bahwa pesta demokrasi ini akan digelar pada akhir Bulan Juni 2018 mendatang, tepatnya pada tanggal 27.

Tidak hanya KPU, para bakal calon sudah jauh-jauh hari bermunculan di permukaan. Puluhan bakal calon gubernur mulai bermunculan baik wajah-wajah lama maupun wajah-wajah baru. Begitu juga dengan bakal calon bupati yang ada khususnya di Kabupaten Lombok Timur.

Berbagai macam manuver sudah disiapkan oleh para bakal calon Bupati. Mulai dari branding baliho hingga memanfaatkan media sosial untuk menarik simpatik, tidak terkecuali para guru honor pun dimanfaatkan. Memainkan peranan Guru Tidak Tetap (GTT) sebagai langkah memperkuat jaminan kemenangan baginya. Para GTT yang selalu risau akan nasibnya tak ubahnya ibarat barang jualan kala pemilu. Terutama para GTT dilingkup TK, SD dan SMP yang masih menjadi naungan pemerintah daerah sejak UU 23 diberlakukan.

Sadar tidak sadar, semenjak otonomi daerah pendidikan menjadi tanggung jawab daerah. Sehingga ini merupakan peluang besar bagi siapa saja yang berkeinginan maju dalam pemilu untuk sekedar obaral janji. Hal inilah yang menyebabkan para GTT menjadi begitu mudah sebagai barang dagangan politik. Selain itu, guru juga merupakan profesi yang terbanyak di Indonesia, lebih-lebih di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, jumlah Guru Honorer mencapai 8 ribu lebih. Dari jumlah yang disebutkan hanya 1.000 guru honorer mendapatkan SK Bupati. Sisanya menunggu peraduan nasib kala pemilu.

Makanya tidak heran setiap kali adanya pemilu selalu guru honorer yang menjadi korban PHP para calon. Kalau tidak percaya silahkan dicek ungkapan janji-janji para calon baik sekarang maupun yang sudah lewat. Tidak menutup kemungkinan bagi mereka (petahana) yang maju juga demikian. Petahanalah yang lebih leluasa memainkan peranan dalam hal ini. Jangan heran jika suatu saat nanti sebelum menjelang kampanye peran GTT diharapakan dapat membantu atas nama simpatisan hingga tim sukses.

Mereka, para GTT tidak memiliki kekuatan apapun, mau melawan takutnya mereka akan kena batunya. Sadis memang, karena pengangkatan para GTT merujuk pada SK yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati. Sehingga tidak mengherankan setiap perhelatan demokrasi menjadi mimpi buruk bagi GTT terutama jika ada salah satu petahana yang maju, mundur kena maju kena. Ini sudah tidak menjadi rahasia disemua kalangan. Bukan hanya di Lombok, hampir seluruh penjuru Indonesia.

Untaian janji yang keluar dari mulut para calon, mulai dari pengangkatan menjadi guru honorer daerah hingga menaikkan upah mereka. Kita semua tau gaji guru honorer dengan SK sekolah (bukan SK bupati) masih menyedihkan, hanya sekitar Rp. 100.000 perbulannya. Belum lagi kesiagaan dan tanggungjawab yang mereka bebankan begitu berat.

Masalah gaji yang hanya ratusan ribu rupiah, bukan persoalan, yang mereka tuntut adalah pengakuan pemerintah daerah. SK Bupati merupakan harapan selain mengharap menjadi pegawai negeri sipil. SK yang dikeluarkan oleh Bupati menurut mereka sangat berguna,  karena ada sebuah jaminan atas kerja yang dilakukan, seperti hak mendapatkan insentif dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penerbitan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) serta adanya sertifikasi.

NUPTK sangat penting bagi guru tidak tetap atau honorer, karena NUPTK memberikan peluang untuk mengikuti Ujian Kompetensi Guru (UKG) hingga adanya peluang dalam memperoleh besiswa pendidikan. Makanya tidak heran begitu pihak petahana melayangkan surat undangan bagi GTT, dengan sigabnya akan dihadiri, entah itu dilapangan maupun di gudang pupuk sekalipun.

Hal semacam ini kerap terjadi ketika menjelang pemilu. Kampanye berselimut sosialisasi, hingga silaturahmi atau apalah namanya sering dijadikan sebagai media pelampiasan syahwat politik. Dihadapan para GTT dengan lantang terdengar kata sejahtera. Kalimat ini terdengar mengairahkan, sehingga tidak heran sesekali  diiringi riuh tepuk tangan.  Janji dari A hingga S yang berujung janji U, tak terelakkan. Begitulah kira-kira. Padahal guru tidak boleh ikut terlibat langsung dalam setiap perhelatan perpolitikan, mereka harus fokus dalam mencerdaskan anak negeri, bukan diminta mengikuti syahwat para calon.

Jika menurut para calon dari petahana ingin mensejahterakan mereka, kenapa tidak semuanya diberikan SK, kan tidak harus menunggu pemilu, bener tidak?  Toh juga daerahnya Lombok Timur seringkali diberitakan akan kekurangan tenaga pengajar. Seperti yang diberitakan oleh Suara NTB bulan Oktober lalu.  “mana janji yang dulu pak saat pemilu 2013, yang ingin mengangkat GTT menjadi PNS” Boro-boro menjadi PNS, pemberian SK Bupati saja pilih-pilih.   Tinggal 7000an lebih menunggu kepastian tanpa kejelasan. Sabar meton mula ngeno [SR]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *